No.

Judul

Ringkasan

1

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008

Tentang Air Tanah

2

Undang-undang No. 7 Tahun 2004

Tentang Sumber Daya Air

3

Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2011

Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air

4

Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2011

Tentang Cekungan Air Tanah

5

Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2012

Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah

6

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3261 K/40/MFM/2011

Tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Kepada Kepala Badan Geologi Dalam Pemberian Rekomendasi Teknis Untuk Penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Lintas Provinsi Dan Cekungan Air Tanah Lintas Negara

7

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

8

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Dewan Sumber Daya Air

9

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2012

Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional

10

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (Lampiran)

Keputusan Presiden  Nomor 26 Tahun 2011  Tentang  Penetapan Cekungan Air Tanah (Lampiran)

11

Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

12

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2012

Tentang Pengelolaan Air Tanah

13

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Air Tanah

14

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2013

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah